Banda Aceh — Kepolsian Daerah (Polda) Aceh akan mendapatkan tambahan pasukan keamanan sejumlah 700 personil untuk mengamankan prosesi Pemilukada Aceh. Akan hal itu, Direktur Koalisi NGO HAM Aceh Evi Zain khawatir dan mempertanyakan maksud penurunan 700 tambahan personil polisi itu.

"Kalau Kapolda bilang Aceh kondusif, kenapa dikirim pasukan tempur ke Aceh," tanya Evi dalam forum diskusi menyukseskan Pemilukada damai di Mapolda Aceh, Jumat (13/1).

Masih menurut Evi, pihaknya menakutkan bantuan 700 personil polisi itu justru akan menciptakan masalah baru. Kendati Kapolda sudah mengatakan Aceh aman, penambahan pasukan itu sebaliknya menunjukkan kondisi Aceh tidak kondusif.

Selain itu, Evi juga prihatin dengan pernyataan para pejabat terkait yang terasa gampang memberikan pernyataan soal kisruh keamanan Aceh pasca penembakan beruntun yang dikaitkan dengan isu Pemilukada. 

“Di media massa pejabat-pejabat berbeda-beda pernyataan terkait kondisi Aceh. Seharusnya menyangkut kondisi Aceh, Poldalah yang menjadi semua rujukan agar tidak memperkeruh suasana”, tukas perempuan berkacamata ini.

Memang, sebelumnya Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan menyebutkan, pihaknya akan mendapatkan bantuan personil Brimob yang akan dikirim oleh Mabes Polri untuk menjaga keamanan pelaksanaan Pemilukada. Hanya saja jelas Iskandar, polisi yang dikirim bukanlah pasukan tempur. Melainkan personil brigadir mobil (brimob) yang akan diperbantukan menjaga keamanan markas besar Polda Aceh saat pencontrengan nanti.

“Mereka tidak mengamankan langsung TPS-TPS.  Akan tetapi penganti di kantor ketika polisi di Aceh mengamankan TPS,” jelas Iskandar.

"Kita tidak minta TNI dari luar, yang 700 personil itu brimob," tegas Iskandar lagi. [Yul]