Banda Aceh-Humas Polisi Daerah (Polda) Aceh, Gustaf leo binggung terhadap yang dilaporkan Gerakan Respon Hukum Cepat (GRHC) ke Depdagri, tentang ada penganggaran dari legislatif untuk TNI dan Polri tahun 2011. Pasalnya, untuk anggaran TNI dan Polri katanya sudah dianggarkan dari APBN.

"Anggaran yang dipermasalahkan itu anggaran apa dulu, Kalau legislatif menganggarkan lagi, untuk kegiatan apa coba? Itu harus dikomunikasikan yang jelas oleh LSM,"Ujar Gustaf leo saat dikonfirmasi The Globe Journal, Rabu (28/12).

Gustaf menjelaskan, secara real pihaknya tidak tahu kalau ada penganggaran untuk TNI dan Polri. Lagi-lagi katanya anggaran untuk TNI dan Polri itu sudah disediakan dari APBN.

Sementara anggaran untuk 2012 katanya juga baru disampaikan karena, anggarannya sudah diterima dari gubernur beberapa hari lalu, dan diberikan daftar isian proyek anggaran ke masing-masing instanti dan lembaga.

Adapun anggaran untuk instansi vertikal tersebut yang diduga ada penganggaran dari legislatif, saat dikonfirmasi kembali The Globe Journal, kata Edi Saputra, yang membidangi Advokasi dan Monitoring, Kontras Aceh, meliputi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pengawasan lalulintas, bantuan dana biaya perjalanan dinas, belanja BBM, belanja makan minum dan honorarium tidak tetap baik kepada TNI, Polisi dan Kominda.

"Anggaran untuk instansi vertikal tersebut tidak layak dan melanggam hukum, itu sudah diatur dalam undang-undang," tukas Edi.[003]

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25