Bireuen- Pemerintah Kabupaten Bireuen dinilai masih anti terhadap semangat Clean Goverment (Pemerintah yang bersih), penilaian ini diberikan oleh Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen dalam rangka peringatan hari anti korupsi se- dunia yang jatuh setiap 9 Desember.

Koordinator GaSAK Mukhlis Munir kepada The Globe Journal, Jumat (9/12) mengatakan Pemkab Bireuen selama ini masih jauh sekali dari predikat kabupaten yang bersih dari korupsi. Hal ini didasari pada lemahnya kinerja pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di kabupaten ini.

Muhklis menyebutkan ada beberapa kasus korupsi di Bireuen yang melibatkan pejabat publik, namun sampai sekarang belum jelas hasilnya bagimana. Sebut saja kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bireuen tahun 2007 di dinas Pendidikan yang dilakukan oleh bendahara dinas pada waktu itu Fauzan A. Rahman. Berdasarkan hasil audit BPKP NAD 22 Desember 2009, kasus ini telah menyebabkan negara sebesar Rp 439.203.000. Walau kemudian Fauzan ditangkap, namun pelaku intelektualnya yaitu Yusri S. Sos, kepala dinas Pendidikan waktu itu tidak diseret ke muka hukum.

Kemudian kas bon jilid II yang dilakukan oleh Mustafa A. Geulanggang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8 miliar. Kasus ini sampai sekarang masih mengambang dan Mustafa bebas berkeliaran diluar sambil tebar pesona.

Juga kasus penggelapan pajak Pph dan Ppn yang dilakukan oleh bendahara Kabupaten Bireuen Muslim Syamaun. Walau negara sudah dirugikan sebesar Rp 51,3 miliar, namun Muslim tidak diproses sesuai mekanisme hukum. Dia masih bebas dan sekarang sudah diangkat menjadi Pj di Dinas Pengelola Keuangan dan kekayaan daerah (DPKKD) Bireuen.

Selain itu, dua kali mendapatkan Disclaimer dari BPK RI pada tahun 2008 dan 2009 semakin menasbihkan bahwa kabupaten Bireuen masih terlalu enggan untuk melakukan bersih-bersih terhadap perilaku koruptif sebagian besar pejabat daerahnya.

"Pemkab Bireuen kami nilai masih jauh dari semangat clean government. Hal ini dibuktikan dari tidak seriusnya Pemkab dalam memberantas korupsi di jajarannya. Kami menilai Nurdin Abdul Rahman selaku bupati sangat jauh sekali dari semangat transparansi," Kata Muhklis.

Kedepan Mukhlis berharap agar Nurdin selaku Bupati Bireuen segera menyadari kekeliruannya. Sistem pemerintah yang lemah telah digunakan oleh para koruptor untuk menjarah uang rakyat. Sifat anti kritik yang selama ini di tonjolkan oleh Bupati harus segera diubah, agar dia bisa menyerap aspirasi dan teguran yang diberikan oleh elemen sipil yang masih menginginkan Bireuen bebas dari korupsi.

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25