Banda Aceh — Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) Agusta Mukhtar menegaskan persoalan jaga malam menyambut Pemilukada di Aceh ini suatu hal yang aneh. Menurutnya masyarakat jangan dipaksakan untuk ikut jaga malam, karena sudah menjadi tugas polisi dan TNI untuk memberikan keamanan bagi masyarakat.

Ketika The Globe Journal menanyakan masalah itu dalam konperensi pers terkait konsensus politik terhadap demokrasi dan perdamaian di Kantor ACSTF, Rabu (1/2) pagi, Agusta mengatakan pihak TNI/Polri harus lebih memberikan dorongan bukan memaksa masyarakat untuk jaga malam. 

Hal ini mengingatkannya pada sebuah pengalaman di satu daerah di Aceh, dimana jika ada masyarakat yang tidak jaga malam maka dikenakan wajib lapor kepada pihak keamanan.

 “Sebaiknya masyarakat jangan dipaksa untuk ikut jaga malam,” kata Agusta melanjutkan.  

Direktur Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) Juanda Djamal juga menyikap hal tersebut. Dengan diberlakukannya jaga malam di Aceh menjelang Pemilukada, maka seolah-olah daerah Aceh sudah seperti darurat militer.

ACSTF sangat mengharapkan agar peran Kepolisian harus proaktif menyikapi jaga malam ini, walaupun masyarakat terlibat tapi peran utama TNI/Polri tetap harus tanggung jawan terhadap kondisi keamanan masyarakat secara umum.

Dalam rilis yang disampaikan kelompok jaringan masyarakat sipil untuk perdamaian disebutkan bahwa keamanan merupakan harapan banyak pihak, terutama masyarakat.

Tetapi ketidakpastian akan keamanan tergambarkan oleh 21 kasus penembakan yang belum dapat diselesaikan secara hukum, keadaan tersebut justru memberikan bukti yang amat kuat bahwa ketidakberdayaan institusi pelaksana hukum sangat tinggi.[003]