Banda Aceh-Saat ini kepentingan pusat lebih menonjol dari pada kepentingan daerah atau yang sebut diharmonisasi antara daerah dan pusat, sehingga muncul konflik antara pusat dan daerah atau sebalik nya.

Hal ini dikatakan Iswandi Pimpinan Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (PPUU) yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada kata sambutan FGD di Aula Fakultas Hukum Unsyiah, Kamis (02/02).

Untuk menghilangkan konflik yang terjadi saat ini, DPD RI lagi merancang sebuah supporting system yang dinamakan Law Center DPD RI, manfaat yang di harapkan dari system ini yakni optimalisasi tugas-tugas DPD baik secara kelembagaan maupun individu, mendorong advokasi, presisi analitik dan pengembangan data serta informasi yang di perlukan publik.

Mursyid Anggota DPD RI Asal Aceh dari hasil FGD ini di berbagai perguruan tinggi yang sudah di laksanakan di 29 Perguruan Tinggi dapat memberika masukan untuk  mengupayakan adanya Amandemen yang kelima UUD 1945 terutama tentang kewengan yang di berikan untuk DPD RI. Saat ini peran kita sangat kecil di bandingkan DPR RI , padahal dua badan ini di bawah satu atap yakni MPR RI.

Kita mendukung adanya Law Center dan Amandemen kelima terhadap UUD 1945 untuk penguatan kelembagaan DPD RI , hal itu datang dari Prof Dr Husni Djalil Guru Besar Fakultas Hukum Unsyiah.

Tampak hadir FGD ini Bahrum Manyak dan Mursyid DPD RI yang berdua dari Aceh, Parlindungan Purba DPD RI Asal Sumut, Iswandi DPD RI Asal Lampung ,Yakoef Djimawan DPD RI Asal Maluku , Prof Husni Djalil Guru Besar FH Unsyiah, Prof Faisal A.Rani Guru Besar FH Unsyiah, M.Daoed Yusuf Dekan FH Unsyiah, Civitas Akademika Unsyiah dan para undangan dari berbagai Universitas di Aceh.[003]

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25