Jakarta — Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menilai, Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, menjadi salah satu penyebab tewasnya 289 petani karena kisruh sengketa lahan. 

"Hingga 2011, sejak Tap MPR itu diberlakukan sudah ada 289 petani yang tewas, dan ditembak dan dianiaya," kata Budiman Sudjatmiko dalam sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/1).

Menurut Budiman, angka itu termasuk kasus pada tahun 2011. Dari catatan Budiman, pada 2011 ada 11 orang tewas akibat sengketa tanah. Dia menyampaikan hal itu lewat interupsi di sidang paripurna DPR RI. Interupsi itu, kata dia, sangat penting. Banyak korban tak berdosa jatuh akibat konflik agraria disebabkan tumpang tindihnya otoritas. 

Budiman mengusulkan dalam masa sidang pertama ini, DPR segera membantuk Panitia Khusus. "DPR diharap bisa membentuk Pansus Konflik Agraria," ujar Budiman yang juga anggota Komisi II Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria ini. 

Budiman mengaku sudah bertemu dengan para petani dan korban dalam kasus di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan, serta kasus bentrok antara demonstran dan polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat. 

Hasilnya mengejutkan, Budiman menemukan ada pola sama. Barang buktinya, selongsong peluru. "Saya kumpulkan bukti selongsong peluru. Ini standar Densus, standar kepolisian yang saya tidak temukan di medan perang tapi justru di perkebunan," kata Budiman. []

(Yul-Viva News)