Banda Aceh - Proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Provinsi Aceh saat ini masih menyisakan pro dan kontra. Ini akibat dari kurangnya koordinasi antara Menkopolhukam dan Dirjen Otda. Badko HMI Aceh menganggap untuk menyikapi ini semua Presiden SBY harus tegas dalam mengambil sikap atas PILKADA Aceh.

Sekretaris Umum Badko HMI Aceh, Nirwanudin kepada The Globe Journal Jumat (30/12) mengatakan bahwa Pilkada Aceh sampai hari ini masih manyisakan sejumlah pertanyaan di kalangan masyarakat. "Ini karena adanya penundaan dari KIP beberapa tahapan akibat dari putusan sela Mahkamah Konsitusi (MK) baru-baru ini,"katanya. Semua ini terjadi akibat dari ketidak tegasan presiden atas konflik regulasi saat ini di Aceh, tambahnya lagi.

Badko HMI melihat SBY melakukan pembiaran atas situasi politik yang ada di Aceh saat ini. Oleh karena itu BADKO HMI Aceh mendesak agar presiden sudah sepatutnya memberi ketegasan atas polemik ini.

"Kita berharap jangan setelah ada riak-riak politik yang tidak kita harapkan terjadi di Aceh baru presiden bersikap. Presiden harus melihat Aceh dengan kondisi objektif. Bukan subjektif,"kecamnya.[rel]

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25