Banda Aceh — Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) Agusta Mukhtar menuding pihak kepolisian daerah (Polda) Aceh bak pemadam kebakaran. Penanganan berbagai kasus kriminalitas hanya dilakukan saat kasus tersebut muncul ke publik.

Mengapa dikatakan Pemadam Kebakaran karena begitu kekerasan terjadi di Aceh, polisi langsung bereaksi dengan hanya melakukan razia, "tapi hal itu tidak dilakukan secara sistematis," pungkas dia.   

Masih menurutnya, mekanisme pengawasan keamanan yang dilakukan Polda Aceh semestinya bersifat preventif. Seharusnya polisi bekerja secara maksimal untuk menanggulangi setiap bentuk terror dan kekerasan yang terjadi, sehingga masyarakat tidak diresahkan.

Karenanya, “Polisi harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” kata Agusta Mukhtar kepada The Globe Journal, Senin (2/1).

Yang lebih mengecewakan lagi sambungnya, intensitas kriminalitas makin meningkat. Selain tragedy penggranatan yang begitu mencuri perhatian berbagai kalangan di Indonesia, penembakan yang terjadi di malam tahun barupun makin menjadi-jadi. 

Selain itu dia juga mengatakan, kondisi politik yang kian memanas menjelang Pilkada, jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak dan kelompok yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengganggu proses perdamaian. Meningkatnya angka kekerasan hingga jatuhnya korban jiwa dari masyarakat terkesan dibiarkan begitu saja. Kasus-kasus tersebut belum mampu diungkap oleh pihak kepolisian.

“Meningkatnya angka kekerasan di Aceh menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan institusi polisi karena sampai hari ini belum ada satupun kasus yang di ungkap oleh pihak kepolisian,” pungkasnya. 

Untuk itu, AJMI mendesak Polda Aceh untuk segara mengungkap kasus-kasus kekerasan tersebut. Polda harus bertanggungjawab terhadap berbagai aksi kriminal yang dapat mengancam perdamaian. [Yul]