Banda Aceh - Terungkaplah sebuah fakta saat diskusi publik bertema "Advokasi Kebijakan Alokasi Anggaran di Banda Aceh pada RAPBK Kota Banda Aceh TA 2012" di Hotel Hermes Palace, Jumat (16/12). Kegiatan yang digagas USAID, Kemitraan, Seknas Fitra dan Gerak Aceh ini mengkritisi kebijakan alokasi anggaran Pemko Banda Aceh, termasuk adanya pos alokasi yang diperuntukkan bagi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) sebesar Rp.99.450.000,-.

Pertanyaannya siapakah dan apakah Kominda ini? Apakah dari unsur Kepolisian atau Tentara? Koordinator Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh, Askhalani, saat sesi tanya jawab menyatakan, " Mengenai Kominda tersebut apakah dibawah komando Wakil Kepala Daerah/Wakil Walikota, namun intelijen seperti polisi dan tentara jelas tidak berhak menggunakan anggaran daerah karena sudah dianggarkan di APBN,"tegasnya

M. Fauzan Febriansyah, salah seorang peserta diskusi Kepada The Globe Journal, mengungkapkan, "Anggaran Pengendalian Keamanan Lingkungan sebesar Rp.270.952.809 rupiah, juga tidak jelas karena saat ini Aceh kan sudah aman jadi pengendalian keamanan lingkungan bagaimana yang dimaksud".

Salah seorang bakal calon Walikota Banda Aceh yang diminta tanggapannya, usai kegiatan dimaksud mengatakan, "Kegiatan positif seperti ini harus rutin dilakukan setiap tahunnya, kalau bisa sebelum rapat paripurna oleh DPRK dilakukan artinya masyarakat sipil atau LSM harus dilibatkan sebelum diparipurnakan DPRK dan ditingkat Gampong minimal forum keuchik di tiap Kecamatan juga dilibatkan," ucapnya serius.    

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25