Banda Aceh — Majalah TEMPO edisi 2 — 8 Januari 2012 memilih WALHI Aceh sebagai salah satu lembaga nirlaba anti korupsi pilihan bersama enam lembaga lain dari seluruh Indonesia. TEMPO menabalkan para lembaga pilihan ini sebagai “Para Pejuang Anti Korupsi versi Majalah TEMPO 2011. WALHI Aceh menganggap pengakuan ini sebagai bentuk penghargaan atas konsistensi perjuangan WALHI Aceh selama 18 tahun berdiri.

Setiap akhir tahun TEMPO memberikan penghargaan kepada individu ataupun lembaga yang dianggap berjasa pada sektor-sektor tertentu. Pada tahun ini Majalah TEMPO menetapkan tujuh lembaga nirlaba anti korupsi sebagai Tokoh TEMPO 2011 yaitu 1). Indonesia Corruption Watch/ICW (Jakarta), 2). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI Aceh (Banda Aceh), 3). Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Pekanbaru), 4). Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Mataram), 5).Garut Government Watch (Garut), 6). Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Semarang), dan 7). Kelompok Kerja 30 (Samarinda).

“Sebagai Direktur WALHI Aceh tentunya kita sangat berterimakasih kepada TEMPO yang menetapkan WALHI Aceh sebagai salah satu Tokoh Pilihan 2011. Kita bekerja ikhlas, dan sama sekali penghargaan seperti ini bukan tujuan utama kita dalam bekerja. Ternyata apa yang kita kerjakan terpantau dan direkam oleh masyarakat dan berbagai media,”ucap Direktur WALHI Aceh, T. Muhammad Zulfikar.

Sejauh ini WALHI Aceh tetap berharap terjalinnya kerjasama yang semakin erat dan baik dengan berbagai pihak, dan media massa merupakan salah satu mitra terbaik dalam memberikan informasi kepada publik secara luas. TEMPO juga sejak puluhan tahun lalu hingga sekarang juga kerap menginformasikan berbagai hal yang telah di kerjakan oleh WALHI di berbagai daerah .

“Inilah sebenarnya kunci utama kekuatan kita dalam melaksanakan kegiatan advokasi dan kampanye,”katanya lagi.

Banyak pihak mempertanyakan kenapa WALHI Aceh sebagai lembaga yang konsen di lingkungan hidup tapi mendapat penghargaan di bidang anti korupsi. T. Muhammad Zulfikar menjelaskan,

“Jangan mengartikan secara sempit makna korupsi. Korupsi, Kolusi da Nepotisme itu memiliki makna yang sangat luas. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat yang sedang berkuasa misalnya, itu juga masuk sebagai bentuk korupsi. Contoh pemberian izin oleh Gubernur kepada PT Kalista Alam untuk mengelola lahan di Hutan gambut Rawa Tripa, menurut kami jelas telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Daerah. Kemudian sejak tahun 2000-an WALHI Aceh telah berkontribusi secara aktif dalam merintis kekuatan kolektif antikorupsi di Aceh. WALHI Aceh pada tahun 2003 juga menjadi salah satu lembaga yang menginisiasi lahirnya Kelompok Kerja Aceh Damai Tanpa Korupsi (Pokja ADTK),”jelas Direktur WALHI Aceh.

Para pendiri ADTK adalah aktivis WALHI Aceh seperti Almarhum Muhammad Ibrahim (Direktur WALHI Aceh periode 2002-2005), Almarhum Keuchik H. Jailani Hasan (Koordinator Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh),  keduanya meninggal saat bencana Tsunami. Lalu Bambang Antariksa (Direktur WALHI Aceh periode 2007-2010) dan berapa aktivis lainnya ikut membidani dan mendirikan lembaga GerAK (Gerakan Anti Korupsi) Aceh yang saat awal diketuai oleh Akhiruddin Mahyuddin.

Bahkan pada tahun 2003 pada saat WALHI Aceh mengajukan tuntutan kepada pemerintah Aceh untuk menghentikan pembangunan jalan Ladia Galaska karena melanggar aturan dan Undang-Undang yang berlaku, WALHI Aceh bersama Pokja ADTK juga melakukan pengawalan dan advokasi dugaan korupsi pada pembangunan jalan tersebut. Pada saat itu terindikasi terjadinya korupsi di berbagai pembangunan jalan di ruas jalan Ladia Galaska mencapai sebesar Rp. 26,9 milyar. Indikasi korupsi pada proses lelang kayu sitaan, dan pembelian helikopter yang melibatkan Gubernur Aceh pada masa itu juga diadvokasi. Justru WALHI Aceh bersama Pokja ADTK yang secara sinergi melakukan advokasi bersama. Dan hingga saat ini Gerak juga masih tercatat sebagai LSM anggota jaringan WALHI Aceh.

Saat ini karena jumlah LSM anti korupsi sudah lumayan banyak, untuk isu-isu korupsi di luar masalah lingkungan, tentunya LSM tersebut dapat menjadi leading atau host. Namun WALHI Aceh tetap mendukung berbagai advokasi yang dilakukan teman-teman lainnya. Jadi perlu diperjelas bahwa mengapa WALHI Aceh terpilih karena telah aktif terlibat dalam membongkar berbagai praktek korupsi yang bersinggungan dengan proyek eksploitasi sumber daya alam di Aceh semenjak WALHI Aceh berdiri hingga kini.

WALHI Aceh berharap bentuk penghargaan seperti bisa memacu semangat organisasi dan juga LSM lainnya di Aceh untuk terus bekerja dalam melakukan pendampingan dan avokasi kepada masyarakat.
“Persoalan negeri kita sangat besar dan banyak, mungkin dengan semangat yang ada sama kita bisa menjadi spirit untuk menuju Aceh yang lebih baik lagi ke depan. Mari kita selamatkan sumber daya alam sebagai sumber penghidupan masyarakat. Perkuat sinergi dan kekompakan sesama kita.”[rel]

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25