Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
Follow Us on Twitter @theglobejournal | Untuk berita tercepat dan terhangat, ikuti Twitter kami @theglobejournal [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda. []

Breaking
News

Serambi»Opini»Pilkada & Budaya Politik Masyarakat Aceh


Pilkada & Budaya Politik Masyarakat Aceh
Eka Januar | Mahasiswa Pasca Sarjana UKM Malaysia
Kamis, 05 April 2012 22:30 WIB

Suasana politik di Aceh semakin hangat, maklum saja karena Pilkada sebentar lagi akan dilaksanakan, untuk saat sekarang ini, dalam setiap komunitas masyarakat Aceh, baik itu yang ada didalam maupun diluar negeri, apa bila mereka duduk bersama perbincangan mereka pasti tidah jauh daripada konteks Pilkada.

Bagi masyarakat Aceh, permasalahan politik bukanlah perkara yang asing lagi, mereka lebih tertarik berdiskusi dan bercerita tentang politik daripada bercerita tentang perkara-perkara yang lain. Warung kopi telah menjadi salah laboratoriumnya politik di Aceh. Jika kita ingin mengetahui perkembangan-perkembangan terbaru tentang politik maka duduklah diwarung kopi, mungkin apa yang kita baca dimedia massa lebih dahulu kita mendengar berita tersebut diwarung kopi. Cuma yang menjadi pertanyaannya disini adalah, sebenarnya sejauh mana pemahaman masyarakat Aceh tentang politik jika ditinjau dari sudut budaya politik yang ada.

Oleh karenanya, budaya politik sangatlah penting dan menjadi salah satu tolak ukur terhadap perkembangan Aceh dimasa yang akan datang. Dan sejauh mana perubahan Aceh terjadi pasca selesainya pilkada 9 April 2012. Setiap negara maupun daerah yang ada di dunia ini mempunyai budaya politik masing-masing dengan karakter yang berbeda-beda, budaya politik yang ada disebuah tempat itu kebiasaanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan dan kondisi daerah dimana masyarakat itu berada.  

Gabriel Almond (1963:14), Salah seorang sarjana politik mengatakan, setidaknya terdapat tiga budaya politik dominan yang ada dalam sebuah Negara atau daerah. Pertama, Budaya Politik “Parokial”. Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik di mana ikatan seorang individu terhadap sebuah sistem politik tidaklah begitu kuat, baik secara kognitif maupun afektif. Di dalam tipe budaya politik ini, tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Individu tidak mengharapkan perubahan apapun dari sistem politik. Ini diakibatkan oleh sebab individu tidak merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah bangsa secara keseluruhan.

Individu hanya merasa bahwa mereka terikat dengan kekuasaan yang dekat dengan mereka, misalnya suku mereka, agama mereka, daerah mereka, atau kelompok mereka,dan juga budaya politik jenis dimana masyarakat tersebut tidak mempunyai pemahaman terhadap politik dan mereka ikut-ikutan saja tanpa memiliki pengetahuan yang memadai terhadap apa yang mereka lakukan.

Kemudian yang Kedua, Budaya Politik “Subyek”, budaya politik subyek adalah budaya politik yang tingkatannya lebih tinggi dari parokial oleh sebab individu merasa bahwa mereka adalah bagian dari warga suatu negara. Individu yang berbudaya politik subyek juga memberi perhatian yang cukup atas politik akan tetapi sifatnya pasif. Mereka sering mengikuti berita-berita politik tetapi tidak bangga atasnya, dalam arti, secara emosional mereka tidak merasa terlibat dengan negara mereka. Saat mereka tengah membicarakan masalah politik, cenderung ada perasaan tidak nyaman oleh sebab mereka tidak mempercayai orang lain begitu saja.

Di ujung yang lain, saat berhadapan dengan institusi negara mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Budaya politik subyek banyak berlangsung di negara-negara yang kuat (strong government) tetapi bercorak otoritaritarian atau totalitarian. Misalnya, budaya ini banyak terjadi di Indonesia di saat pemerintah Presiden Suharto (masa Orde Baru). Di masa tersebut, orang jarang ada yang berani membincangkan masalah politik secara bebas, terlebih lagi mengkritik presiden ataupun keluarganya. Gejala seperti ini juga terjadi di Cina, Korea Utara, Kuba, atau sebagian negara makmur seperti Arab Saudi, Singapura, ataupun Malaysia, yang sistem politiknya belum sepenuhnya demokrasi.

Yang ketiga, Budaya Politik “Partisipan”, budaya politik partisipan adalah budaya politik yang lebih tinggi tingkatannya ketimbang subyek. Dalam budaya politik partisipan, individu mengerti bahawa mereka adalah warga negara yang punya sejumlah hak maupun kewajiban. Hak misalnya untuk menyatakan pendapat, memperoleh pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan di sisi lain kewajiban untuk, misalnya, membayar pajak. Dalam budaya politik partisipan, sering dan merasa bebas mendiskusikan masalah politik.

Mereka merasa bahwa, hingga tingkatan tertentu, dapat mempengaruhi jalan perpolitikan negara. Mereka pun merasa bebas dan mampu mendirikan organisasi politik baik untuk memprotes ataupun mendukung pemerintah. Jika tidak mendirikan organisasi politik, mereka pun banyak bergabung ke dalam organisasi sukarela baik bersifat politik maupun tidak. Saat mengikuti pemilihan umum mereka cukup berbangga hati. Budaya politik partisipan utamanya banyak terjadi di negara-negara dengan tingkat kemakmuran dan keadilan yang cukup tinggi. Jarang budaya politik partisipan terdapat di negara-negara yang masih bercorak otoritarian.

Jika kita padukan ketiga budaya politik yang sebagai mana disebutkan oleh Almond, maka setidaknya kita bisa melihat posisi budaya politik kita berada pada tingkatan yang keberapa. Menurut amatan penulis, jika kita tinjau daripada sudut partisipasi, mungkin partisipasi masyarakat kita terhadap politik sudah baik, dan telah sampai kepada peringkat yang ketiga yaitu partisipan, walaupun belum sepenuhnya sempurna, akan tetapi jika kita tinjau lagi dari segi pemahaman masyarakat kita terhadap politik masih sangatlah kurang dan ini masih terbelenggu pada tingkatan yang pertama, yaitu budaya politik parokial.

Maksud penulis mengatakan pemahaman politik masyarakat kita sangat kurang adalah, dimana masyarakat kita masih terpengaruh dengan janji-janji politik yang kadang-kadang tidak rasional, seperti halnya disaat ada kandidat yang mengubar janji jika mereka menang, Aceh akan kita jadikan seperti Singapura, Brunai Darussalam dan juga akan menjadikan Aceh sebagaimana Waktu Sultan Iskandar Muda.

Jangankan Aceh, Malaysia saja yang mempunyai  ekonominya boleh dikatakan baik juga belum mampu untuk bersaing dengan Singapura, apalagi Aceh yang merupakan daerah yang penuh dengan berbagai macam masalah yang tidak pernah kunjung  selesai. Dan masih banyak berbagai macam janji konyol yang disampaikan oleh kandidat  masyarakat kita begitu mudah terpengaruh dan langsung mensosialisasikannya kepada masyarakat-masyarakat yang lain. Banyak masyarakat kita belum bisa membedakan mana janji politik yang benar dan mana janji politik yang hanya ingin menipu rakyat dengan tujuan agar bisa menang dalam Pilkada.

Oleh karenanya kita sangat berharap agar momen pilkada ini menjadi sebuah pelajaran bagi mayarakat kita untuk dapat berfikir dan bertindak secara rasional serta memilih juga dengan rasional, dan bukan memilih karena karena disebabkan oleh ikatan-ikatan kelompok dan golongan, walaupun kandidat yang di usung tidak mempunyai kemampuan tetap saja menjadi pilihannya, tindakan-tindakan politik seperti ini merupakan sebuah keputusan politik yang sangat keliru dan bersifat fatal untuk lima tahun yang akan datang.

Dan pada akhirnya kita berharap kepada semua kandidat serta partai politik yang ada di Aceh agar memberikan pemahaman dan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, karena fungsi partai politik itu adalah untuk mencerdaskaan rakyat dan bukan untuk membodohi rakyat dengan janji-janji palsu yang tidak mungkin atau tidak akan sanggup untuk diaplikasikan, apabila partai politik dan kandidat masih suka berbohong dan menipu rakyat, maka penulis yakin hasil Pilkada ini tidak akan mempunyai banyak perubahan kepada Aceh yang lebih baik dan pilkada ini hanya menjadi ritual politik lima tahun saja yang tanpa makna... Wallahu a`lambissawab.

Penulis Mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan Sains Politik.Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Email: eka_ukm84@yahoo.com






Twitter TGJ 3
Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730


Komentar Anda
AYAM LEPAS

Terpopuler

Cities

Seni dan Budaya

Jalan-Jalan

Berita Foto

«
»
X
BACA JUGA
Close