Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
PT. THE GLOBE JOURNAL, penerbit Koran Online THE GLOBE JOURNAL bertekad untuk terus melakukan inovasi mengembangkan media yang sangat diminati sejak 2007 ini. Untuk itu kami mencari INVESTOR, SPONSOR, PARTNER untuk bekerjasama dengan tim kami dalam mengembangkan bisnis di sektor media, periklanan, printing, teknologi, dan mice yang sangat potensial. Jika Anda tertarik untuk bekerjasama dengan kami, silahkan kirimkan informasi ketertarikan Anda ke email: e.rxdhi@gmail.com atau Hotline 0819-7390-0730. [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda untuk tindaklanjutnya. []

Breaking
News

Serambi»Lingkungan Hidup»SBY: MoU Kehutanan dengan KPK Mesti Dijalankan Lembaga Negara


SBY: MoU Kehutanan dengan KPK Mesti Dijalankan Lembaga Negara
Senin, 11 Maret 2013 21:58 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneken MoU dengan 12 lembaga pemerintah terkait tata kelola sektor kehutanan di Istana Negara. MoU itu disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan tujuan MoU diharapkan dapat mendorong percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia demi mewujudkan kawasan yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

"Penandatanganan ini adalah bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sektor kehutanan," kata Abraham dalam sambutannya di Istana Negara, Jl Medan Merdeka, Jakarta, Senin (11/3/2013).

Adapun Kedua belas lembaga tersebut yang menandatangani MoU ini adalah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan aNasional (Bappenas), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Presiden dalam sambutannya menganggap MoU ini merupakan langkah positif demi mewujudkan kepastian hukum di sektor kehutanan. SBY berpesan agar Ketua KPK dan pimpinan UKP4 intensif mengawasi pelaksanaan MoU tersebut.

Presiden menghargai inisiatif dari KPK dalam memprakasai MoU tersebut. SBY juga meminta semua Kementerian melakukan aksi nyata setelah meneken MoU tersebut.

"Saya berharap penandatangan MoU tadi benar-benar dilaksanakan bukan hanya di kementerian, tapi di seluruh Indonesia," jelas SBY. [001-Detik]






Twitter TGJ 3
Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730


Komentar Anda

Terpopuler

Cities

Seni dan Budaya

Jalan-Jalan

Berita Foto

«
»
Close