Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
PT. THE GLOBE JOURNAL, penerbit Koran Online THE GLOBE JOURNAL bertekad untuk terus melakukan inovasi mengembangkan media yang sangat diminati sejak 2007 ini. Untuk itu kami mencari INVESTOR, SPONSOR, PARTNER untuk bekerjasama dengan tim kami dalam mengembangkan bisnis di sektor media, periklanan, printing, teknologi, dan mice yang sangat potensial. Jika Anda tertarik untuk bekerjasama dengan kami, silahkan kirimkan informasi ketertarikan Anda ke email: e.rxdhi@gmail.com atau Hotline 0819-7390-0730. [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda untuk tindaklanjutnya. []

Breaking
News

Serambi»Hukum»Kerahasiaan Bank: Bahaya Jika MK Batalkan Pasal 40 UU Perbankan


Kerahasiaan Bank: Bahaya Jika MK Batalkan Pasal 40 UU Perbankan
Rabu, 08 Agustus 2012 20:54 WIB

Jakarta - DPR berpendapat kewajiban bank dan pihak terafiliasi merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya seperti diatur Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998tentang Perbankan untuk memberikan perlindungan dan keamanan dana nasabah.

“Ini bentuk perlindungan terhadap harta milik pribadi yang disimpan di bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, atau tabungan. Hal itu sudah sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945,” kata Anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir saat memberi keterangan dalam sidang pleno pengujian UU Perbankan di Gedung MK Jakarta, Rabu (8/8). 

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap harta benda yang di bawah kekuasaannya serta tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Sedangkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan menyebutkan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya termasuk pihak terafiliasi. 

Ditegaskan Nudirman, prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan merupakan rezim perbankan. Sedangkan soal harta bersama (gono-gini) merupakan rezim UU Perkawinan. Karenanya, keduanya tidak dapat dipertentangkan. Menurutnya, justru jika pihak bank melanggar Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan akan dikenai sanksi pidana.

“Jika harta bersama yang disimpan di bank atas nama suami atau istri seharusnya masing-masing pihak sudah sepatutnya mengetahui akibat hukumnya, ketika salah satu pihak tidak bisa mengakses keterangan simpanannya,” kata Nudirman.

DPR beranggapan pengujian pasal itu bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma. “Seharusnya suami-istri dapat saja bersepakat untuk menyimpan harta bersama dalam bentuk joint account dimana masing-masing pihak dapat mengakses atau atas nama masing-masing, tetapi konsekuensinya salah satu pihak tidak bisa mengakses simpanannya,” tuturnya.   

Karena itu, DPR berpandangan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Sebab, jika permohonan ini dibatalkan dapat berbahaya. “Kalau MK membatalkan Pasal 40 UU Perbankan dapat berbahaya. Jika pasal itu dibatalkan, bank tidak akan memiliki kerahasiaan lagi,” dalihnya.

Permohonan ini diajukan Magda Safrina yang saat ini tengah menjalani gugatan perceraian di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Ia menanggap Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan menutup akses dirinya untuk mengetahui informasi terkait pembagian harta gono-gini.

Ketika Mahkamah Syariah Banda Aceh ingin meminta klarifikasi kepada bank terkait, pihak bank justru menolak karena pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) dan (2). Merasa hak konstitusionalnya dilanggar, Magda meminta Mahkamah untuk meniadakan pasal tersebut. 

Dalam gugatan perceraiannya di Mahkamah Syariah, Magda mempersoalkan harta bersama, simpanan tabungan, dan deposito di sejumlah bank yang disimpan atas nama suaminya. Namun, sang suami menyangkal keberadaan deposito yang tersimpan dalam harta bersama itu.

[001-HukumOnline]






Twitter TGJ 3
Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730


Komentar Anda

Terpopuler

Cities

Jalan-Jalan

Berita Foto

«
»
Close